Bali - Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra, S.I.K., M.Si., didampingi Pejabat Utama Polda Bali dan seluruh Kapolres/ta jajaran Polda Bali, saat mengikuti Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementrian Pertanian dengan Polri yang bertempat di Gedung Rupatama Polda Bali, Kamis (25/4/2024).
Saat ini tengah terjadi ancaman krisis pangan dunia yang terjadi akibat dari iklim, cuaca ekstrim. Hal ini juga yang menyebabkan kondisi pertanian Indonesia maupun dunia dalam keadaan krisis pangan dan juga terdapat 7-16% penduduk Indonesia yang masih rentan kelaparan.
Dalam menyikapi hal tersebut, Kementrian Pertanian Republik Indonesia melaksanakan Sinergitas Tugas dan Fungsi pada
Pembangunan pertanian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut dimulai dengan dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementrian Pertanian dengan Polri yang dilaksanakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dan Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.,
Dalam sambutannya, Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., menyampaikan bahwa kebutuhan dasar untuk mewujudkan kedaulatan pangan dalam jangka panjang maupun jangka pendek yaitu dengan ketersediaan bibit/benih, pupuk, mekanisasi/teknologi, irigasi/infrastruktur dan lahan. Serta kebijakan jangka pendek yaitu dengan optimalisasi lahan rawa (400.000 ha), pompanisasi Sawah (1.000.000 ha), teknologi modern seperti bibit unggul, pupuk, OPT, Mekanisasi.
_”Kebijakan jangka Panjang yaitu dengan cetak sawah baru 1 juta ha/tahun, pengembangan BUMN pangan, Pengembangan Industri hilir, dan peningkatan kesejahteraan petani,”_ ujarnya.
Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyebutkan bahwa kebersamaan stakeholder terkait diperlukan untuk persamaan persepsi, dan yang menjadi target Menteri pertanian RI akan di dilaksanakan agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga proses percepatan dalam penanganan krisis pangan di Indonesia tercapai.
_”Kami berusaha mencoba memahami program Menteri Pertahanan RI dan berkolaborasi agar terciptanya pertahanan pangan yang kokoh dan stabil,”_ ucapnya.
Penyebab produksi padi turun karena volume pupuk dikurangi 50%, 17-20%, sehingga petani tidak bisa menggunakan kartu tani, petani hanya diberi pupuk 1 kali tanam, selain itu, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jawa terdapat 30 juta orang tidak menerima pupuk dan bibit unggul berkurang serta penurunan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2018 sampai dengan 2024 turun sebanyak 50%.
Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Pertanian dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Daring melalui Zoom Meeting berakhir
pada Pukul 13.30 Wita. (alit_pid)