BADUNG – Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Denpasar menindak sebanyak 26 warga negara asing (WNA) dalam sepekan. Dari jumlah tersebut, 19 WNA ditindak oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai, sementara tujuh WNA lainnya ditindak oleh Kantor Imigrasi Denpasar.
Di antara WNA yang ditindak, sebanyak 15 warga negara Malaysia terjaring dalam operasi pengawasan pada 22 Oktober 2026. Mereka diketahui melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis pinjaman daring.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, mengungkapkan bahwa kelima belas WNA tersebut dideportasi dalam dua tahap. Sebanyak tujuh orang dipulangkan pada Kamis (5/11/2026), sedangkan delapan orang lainnya dideportasi pada Jumat (6/11/2026).
“Kelima belas WNA tersebut dideportasi dalam dua tahap, tujuh orang pada Kamis (5/11/2026) dan delapan orang pada Jumat (6/11/2026) dengan penerbangan AK375 tujuan Kuala Lumpur. Sebelumnya, mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan atau multiple entry indeks D1,” ungkap Novyandri.
Selain itu, Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi dua WNA asal Rusia berinisial ET dan LK karena melakukan penyalahgunaan izin tinggal.
ET diketahui menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dengan melakukan praktik di sebuah klinik kecantikan. Sementara LK menyalahgunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker dengan terlibat dalam kegiatan promosi villa melalui akun media sosial Telegram.
Penindakan juga dilakukan terhadap dua WNA lainnya, yakni JWF, warga negara Australia yang terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni villa. JWF dideportasi pada Selasa (3/11/2026).
Sementara itu, PJL, warga negara Inggris yang diketahui telah melakukan overstay selama 65 hari, dideportasi pada Sabtu (31/10/2026).
Secara keseluruhan, Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 19 WNA dalam periode 31 Oktober hingga 6 November 2026.
Di sisi lain, Kantor Imigrasi Denpasar juga melakukan penindakan terhadap tujuh WNA dalam kurun waktu 5 hingga 8 November 2026. Lima orang di antaranya dideportasi, sedangkan dua WNA lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada Jumat (6/11/2026).
Lima WNA yang dideportasi tersebut masing-masing berinisial AJV (46), warga negara Prancis, yang dideportasi pada 5 November 2026 pukul 19.45 WITA dengan rute Denpasar–Paris karena melakukan overstay lebih dari 60 hari.
Kemudian, AS (29), warga negara Rusia, dideportasi pada 6 November 2026 pukul 12.00 WITA dengan rute Denpasar–Moskwa karena diduga kuat terlibat dalam aktivitas prostitusi ilegal.
Selanjutnya, AJAO (63), warga negara Australia, dideportasi pada 7 November 2026 pukul 01.00 WITA melalui rute Denpasar–Perth akibat overstay dan enggan membayar denda beban yang telah ditentukan.
Imigrasi Denpasar juga mendeportasi JN (35), warga negara Uganda, pada 7 November 2026 pukul 00.35 WITA melalui rute Denpasar–Entebbe atas dugaan keterlibatan dalam praktik prostitusi ilegal.
Sementara LML (32), warga negara Belgia, dideportasi pada 8 November 2026 pukul 00.35 WITA melalui rute Denpasar–Brussel. WNA tersebut dinilai melakukan kegiatan berisiko yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tidak mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.
Adapun dua WNA yang dipindahkan ke Rudenim Denpasar masing-masing berinisial BDC (32), warga negara Nigeria, dan CYA (31), warga negara Ghana. Keduanya diketahui telah melakukan overstay selama 120 hari dan 54 hari.
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegakan hukum keimigrasian, kata dia, akan terus dilakukan secara konsisten terhadap setiap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran.
Imigrasi Bali memastikan keberadaan orang asing di Pulau Dewata tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Penindakan tersebut menjadi wujud komitmen Imigrasi dalam menjaga ketertiban di Bali, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk menghadirkan pengawasan yang optimal serta penegakan hukum yang berkeadilan. :::
